Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) adalah lembaga tinggi negara dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan
kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
Sejarah
Sejarah
berdirinya MK diawali dengan Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24
ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B yang disahkan pada 9 November 2001.
Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, maka dalam rangka
menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung
menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III
Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.
DPR dan
Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah
Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah
menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada
hari itu. Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden
mengambil sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada
tanggal 16 Agustus 2003.
[sunting] Kewajiban dan wewenang
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MK adalah:
* Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum
*
Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD
1945.
Kantor Mahkamah Konstitusi di sekitar Monas, Jakarta
[sunting] Ketua
Ketua
Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa
jabatan 3 tahun. Masa jabatan Ketua MK selama 3 tahun yang diatur dalam
UU 24/2003 ini sedikit aneh, karena masa jabatan Hakim Konstitusi
sendiri adalah 5 tahun, sehingga berarti untuk masa jabatan kedua Ketua
MK dalam satu masa jabatan Hakim Konstitusi berakhir sebelum waktunya
(hanya 2 tahun).
Ketua MK yang pertama adalah Prof. Dr. Jimly
Asshiddiqie, S.H.. Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia
kelahiran 17 April 1956 ini terpilih pada rapat internal antar anggota
hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Agustus 2003. Jimly terpilih lagi
sebagai ketua untuk masa bakti 2006-2009 pada 18 Agustus 2006 dan
disumpah pada 22 Agustus 2006 dengan Wakil Ketua Prof. Dr. M. Laica
Maerzuki, SH. Bersama tujuh anggota hakim pendiri lainnya dari generasi
pertama MK, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dan Prof. Dr. M. Laica
Marzuki berhasil memimpin lembaga baru ini sehingga dengan cepat
berkembang menjadi model bagi pengadilan modern dan terpercaya di
Indonesia. Di akhir masa jabatan Prof. Jimly sebagai Ketua, MK berhasil
dipandang sebagai salah satu icon keberhasilan reformasi Indonesia.
Selama 5 tahun sejak berdirinya, sistem kelembagaan mahkamah ini
terbentuk dengan sangat baik dan bahkan gedungnya juga berhasil dibangun
dengan megah dan oleh banyak sekolah dan perguruan tinggi dijadikan
gedung kebanggaan tempat mengadakan studi tour. Pada 19 Agustus 2008,
Hakim Konstitusi yang baru diangkat untuk periode (2008-2013), melakukan
voting untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua MK masa bakti 3 tahun
berikutnya, yaitu 2008-2011 dan menghasilkan Mohammad Mahfud MD sebagai
ketua serta Abdul Mukthie Fadjar sebagai wakil ketua. Sesudah beberapa
waktu sesudah itu, pada bulan Oktober 2009, Prof. Jimly Asshiddiqie, SH
mengunduran diri dari anggota MK dan kembali menjadi guru besar tetap
hukum tata negara Universitas Indonesia.
[sunting] Hakim Konstitusi
Mahkamah
Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden.
Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3
orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Masa
jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk
1 kali masa jabatan berikutnya.
Hakim Konstitusi periode 2003-2008 adalah:
1. Jimly Asshiddiqie
2. Mohammad Laica Marzuki
3. Abdul Mukthie Fadjar
4. Achmad Roestandi
5. H. A. S. Natabaya
6. Harjono
7. I Dewa Gede Palguna
8. Maruarar Siahaan
9. Soedarsono
Hakim Konstitusi periode 2008-2013 adalah:[1]
1. Jimly Asshiddiqie, kemudian mengundurkan diri dan digantikan oleh Harjono
2. Maria Farida Indrati
3. Maruarar Siahaan
4. Abdul Mukthie Fajar
5. Mohammad Mahfud MD
6. Muhammad Alim
7. Achmad Sodiki
8. Arsyad Sanusi
9. Akil Mochtar
Namun,
pada akhir 2009, Maruarar Siahaan dan Abdul Mukthie Fajar memasuki masa
pensiun. Mereka kemudian digantikan oleh 2 hakim baru, yakni Hamdan
Zoelva yang menggantikan Abdul Mukthie Fajar dan Fadlil Sumadi yang
menggantikan Maruarar Siahaan.
ADS HERE !!!